Kota Surabaya Pelopor Pembayaran PBB via E-Channel Mandiri

Dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak, terutama PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), maka dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan kerjasama dengan bank milik pemerintah. Oleh karena itu pada hari Rabu, 1 Juni 2016, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Mandiri Tbk untuk pembayaran PBB melalui e-Channel Bank Mandiri di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya. Hal ini merupakan satu upaya untuk mewujudkan Warga Kota Pahlawan tak perlu lagi antri untuk melakukan pembayaran PBB.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono, mengatakan ke depan seluruh pembayaran PBB melalui Bank Mandiri akan dikumpulkan dan disetor ke bank Daerah Kota Surabaya 1 x 24 jam.

“Jika hari ini peresmian khusus Pajak Bumi dan Bangunan, ke depan sembilan jenis pajak sudah bisa dibayar melalui e-channel perbankan. Kami sedang merancang sistem, agar jenis pajak lainnya bisa dibayar melalui e-channel. Sementara kami akan memberi kemudahan kepada wajib pajak dengan menempatkan mobil keliling di wilayah yang strategis,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk warga yang menunggak pembayaran, pada menu ATM terdapat pilihan pembayaran PBB tahun berapa. Serta PBB dipilih karena sistem PBB adalah sistem yang paling signifikan untuk dikerjakan di waktu sekarang.

“Target pendapatan PBB 2016 sekitar 858 miliar hingga akhir Mei sudah tercapai 35%. Dan jumlah ini akan terus berkembang ke depan. Diharapkan seluruh SKPD yang menerima pembayaran atau retribusi bisa memakai pembayaran non tunai melalui e-Channel perbankan,” pungkasnya.

CEO Bank Mandiri Jawa Timur Agus Haryoto Widodo, menjelaskan memasuki era cashless warga Surabaya bisa melakukan pembayaran PBB dimana pun dan kapan pun tanpa membawa uang tunai. Dia berharap hal itu bisa menekan angka kriminalitas yang akan terjadi. “Kami telah bekerja sama dengan PDAM Surya Sembada hingga 2016 sudah 80% pelanggan PDAM membayar melalui e-Channel Mandiri dan mesin ATM.

Kami harap kemudahan layanan ini dapat memotivasi masyarakat membayar PBB tepat waktu,” ujarnya. Agus Haryoto Widodo, mengatakan ke depan setiap pelanggan akan dibebani biaya admin Rp 2.500 ribu sekali transaksi. Pihaknya akan mendukung Pemkot untuk melakukan sosialisasi ke seluruh nasabah melalui e-channel Bank Mandiri. “Penandatangan PKS merupakan yang pertama di Jawa Timur antara Bank Mandiri dengan Pemerintah Daerah,” pungkasnya.